Critical Review Buku “Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad XX” Karya A. Daliman

 

CRITICAL REVIEW
BUKU “SEJARAH INDONESIA: ABAD XIX-AWAL ABAD XX”
KARYA A. DALIMAN

Oleh

Muhamad Sidik, S.Hum.

  

A.           PENDAHULUAN

Secara etimologis, istilah historiografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu historia yang berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik, dan grafein yang berarti gambaran, tulisan, atau uraian. Dalam perkembangan selanjutnya, historiografi menurut istilah diartikan sebagai pengkajian tentang karya-karya sejarah yang pernah ditulis. Dalam pengertian ini sering dikatakan sebagai sejarah dari sejarah atau sejarah dari penulisan sejarah, artinya pengkajian perkembangan penulisan sejarah.[1]

Dalam pengkajian perkembangan penulisan sejarah yang dipelajari dapat di-kategorikan menjadi 3 macam, yaitu historiografi Barat, Islam, dan Indonesia. Pertama, historiografi Barat mempelajari perkembangan penulisan sejarah di dunia Barat dari zaman Herodotus, hingga Lucien Febvre dan Marc Bloch.[2] Kedua, historiografi Islam membahas perkembangan penulisan sejarah di dunia Islam mulai dari zaman ath-Thabari hingga berpuncak pada Ibnu Khaldun. Ketiga, historiografi Indonesia membahas tentang perkembangan penulisan sejarah di Nusantara mulai dari zaman klasik (tradisional), kolonial, dan nasional.[3]

Salah satu dari karya historiografi Indonesia yang tergolong historiografi kolonial adalah sebuah buku berjudul “Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad  XX” yang ditulis oleh A. Daliman. Buku tersebut itulah yang menjadi fokus critical review dalam tulisan ini.

B.            PEMBAHASAN

1.    Identitas Buku

Buku yang berjudul “Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad  XX” merupakan buku yang membahas sejarah perkembangan dan perubahan-perubahan sistem politik kolonial dan administrasi pemerintahan Hindia Belanda selama periode abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sehingga memperoleh bentuk yang telah mendekati sistem pemerintahan suatu negara sebagaimana ia harus meninggarlkan Indonesia pada akhir penjajahannya pada 1942. Buku ini ditulis oleh A. Daliman. Buku setebal 135 halaman ini diterbitkan tahun 2012 oleh penerbit Ombak di Yogyakarta.

2.    Identitas Penulis

Penulis buku ini, Prof. A. Daliman, M. Pd, dilahirkan di Sleman, Yogyakarta pada 8 Januari 1942. Pendidikan terakhirnya adalah Pascasarjana Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 1984-1987 dan “Refresher Courses And Faculty Workshop” Of The University Of Lowa pada 15 Juni hingga 15 Desember 1997. Ia juga menjadi dosen Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sejak 1 Maret 1980 dan diangkat sebagai guru besar FISE UNY pada 1 Juli 2001 dan pensiun mulai 1 Februari 2008 dan diangkat pula sebagai Guru Besar Emiritus.

Pengalaman mengajar A. Daliman meliputi Sejarah Indonesia Madya, Manusia dan Sejarah, Sejarah Abad XIX, Filsafat Sejarah, Evaluasi Pembelajaran Sejarah, dan Statistika. Ia telah banyak menulis beberapa buku, diantaranya adalah Pengantar Ilmu Sejarah (2012), Metode Penelitian Sejarah (2102), Upacara Garebek di Yogyakarta: Arti dan Sejarahnya (2012), Makna Sengkalan (2012), Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara (Mei 2012), dan Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad XX (2012).

3.    Isi Buku

Isi dari buku “Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad XX” karya ini terdiri dari VII bab, yaitu:

a.       Bab I  Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai periode abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang merupakan periode puncak kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, namun juga sekaligus merupakan puncak penderitaan rakyat Indonesia sebagai akibat sistem eksploitasi kolonialnya. Pada masa-masa itu, Hindia Belanda telah memperoleh bentuk, baik wilayah kekuasaan maupun sistem pemerintahanannya.

Pembentukan wilayah kekuasaan dan pemerintahan imperium Hindia Belanda berkembang melalui tiga tahap, yaitu Pertama,  pada masa VOC (1602-1798), saat negeri Belanda di bawah Republik Federal yang didominasi oleh para aristokrat dagang. Kedua, pada masa peralihan (1795-1800) negeri Belanda diduduki oleh tentara revolusioner Perancis, dan Republik Liberal diubah yang berdampak pula terhadap Indonesia sebagai jajahannya. Ketiga, masa Hindia Belanda (1800-1942), sejak 1 Januari 1800 secara resmi Indonesia berstatus wilayah kekuasaan Pemerintah Kerajaan Belanda.

b.      Bab II Perubahan-Perubahan Politik Kolonial (1800-1830)

Pada bab ini dijelaskan mengenai peralihan menuju abad ke-19 yang ditandai dengan adanya awal perubahan-perubahan penting dalam arah dan isi kebijakan kolonial di Indonesia. Perubahan-perubahan politik yang cepat ini menimbulkan perdebatan mengenai kebijakan kolonial dan saran-saran mengenai bentuk-bentuk pembaharuan yang mana yang harus diambil.

Dalam kurun waktu 1800-1830 terjadi beberapa fase perubahan seperti misanya pada masa Daendels dengan kebijakannnya yang sentralistis (1808-1811). Prestasi terbesar Daendels adalah pembaharuan administrasi yang tidak efisien dan korup yang diwariskan oleh Kumpeni. Selanjutnya tahun 1811-1816 wilayah Indonesia sempat diduduki Inggris di bawah Raffles dan kembali mengubah kebijakan, seperti dalam sistem sewa tanah. Pada periode ini diletakan dasar-dasar kebijakan ekonomi. Tahun 1816 dan selanjutnya, wilayah Indonesia kembali dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda.

c.       Bab III Sistem Tanam Paksa (1830-1870)

Pada bab ini menjelaskan tentang sistem tanam paksa. Mulai dari motifnya sendiri, yaitu karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat perang Jawa (1825-1830) dan perang Belgia (1830-1831) di Negeri Belanda. Sistem tanam paksa ini terjadi pada masa Van Den Bosch. Dasar-dasar ketentuan sistem tanam paksa termuat dalam Staatblad No. 22 Tahun 1934.

Pelaksanaan tanam paksa ini mengakibatkan beban penderitaan rakyat yang sangat besar. Selain bekerja bagi tanam paksa, rakyat juga masih berkewajiban melaksanakan rodi. Ada tiga macam rodi, yaitu rodi untuk pemerintah, untuk kepala dan untuk desanya. Sebaliknya, pelaksanaan sistem tanam paksa ini membawa keuntungan yang sangat besar bagi negeri Belanda. Maksud dari tanam paksa untuk mengisi kas kosong negeri Belanda terpenuhi. Tercatat keuntungan yang diperoleh dalam kurun waktu 1832-1867 mencapai 967 juta gulden.

d.      Bab IV Sistem Kolonial Liberal (1870-1900)

Pada bab ini menjelaskan periode sejarah Indonesia tahun 1870-1890 yang sering disebut sebagai masa liberalisme. Pada periode tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial di Indonesia kepada kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia terutama dalam industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun di daerah-daerah luar Jawa.

Dalam masa ini pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini dimungkinkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) tahun 1870. Di satu pihak Undang-Undang Agraria ini bertujuan melindungi petani Indonesia dari kehilangan hak milik atas tanah mereka terhadap orang-orang asing, dan di lain pihak undang-undang tersebut membuka peluang bagi orang-orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia bagi kepentingan usaha-usaha perkebunan. Demikianlah sejak tahun 1870, industri-industri perkebunan Eraopa mulai masuk ke Indonesia.

e.       Bab V Sistem Politik Kolonial Etis (1900-1922)

Pada bab ini menceritakan tantang politik etis yang gagasan dasarnya berasal dari tulisan Van de Venter. Dalam tulisan itu dikemukakan bahwa kemakmuran negeri Belanda diperoleh karena kerja keras rakyat Indonesia. Bangsa Belanda haruslah membayar hutang budi itu dengan menyelenggarakan trilogi, yaitu irigasi, transmigrasi dan edukasi. Nampaknya pemerintah Belanda menanggapi gagasan tersebut yang tercerminb dalam pidato Ratu Wilhelmina untuk menanggulangi keadaan buruk ekonomi rakyat. Tetapi, pemerintah Belanda lebih memandang politik etis ini sebagai politik paternalistik, yakni pemerintah berkewajiban mengurus kepentingan anak negerinya tanpa mengikut sertakannya.

Sebagai reaksi terhadap politik etis yang tetap melanggengkan sistem kolonial liberal dan imperialisme modern telah melahirkan nasionalisme Indonesia yang kemudian menjelma ke dalam pergerakan nasional yang modern yang berjuang dalam dua dimensi. Di satu pihak hendak mengembangkan perjuangan yang masih bersifat kedaerahan menjadi suatu perjuangan nasional yang mencakup seluruh bangsa dengan tekad dan perjuangan bersama untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan kesengsaraan. Nasionalisme Indonesia ini menuju terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

f.       Bab VI Sistem Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda (1922-1940)

Pada bab ini membahas tentang sistem dan struktur pemerintahan Hindia Belanda melalui dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda yang bersumber pada UUD Negeri Belanda tahun 1922 yang diamandemen tahun 1929, 1935, dan 1938. Menurut UUD tersebut Hindia Belanda menjadi bagian dari kerajaan Belanda yang mencakup daerah-daerah Negeri Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curasao. Kedudukan pemerintahan dan perundang-undangan Hindia Belanda berada di tangan Raja yang dilaksanakan oleh menteri jajahan atas nama raja dengan bertanggungjawab kepada parlemen Belanda. Sedangkan pemerintahan umum diselenggarakan Gubernur Jenderal atas nama raja.

Pejabat dan perangkat pemerintahannyua terdiri dari pemerintah pusat yang meliputi Gubernur Jenderal, Dewan Hindia Belanda, Departemen-Departemen. dan Dewan Rakyat (Volksraad). Sedangkan pemerintahan lokal terdiri dari beberapa provinsi di bawah seorang gubernur. Tiap provinsi terbagi beberapa keresidenan (afdeling) yang dikepalai seorang residen. Tiap keresidenan terdiri dari 2 sampai 6 kabupaten yang masing-masing dikepalai bupati. Di bawah kabupaten terdapat distrik yang dikepalai oleh kepala distrik (wedana) yang di bawahnya terdapat beberapa sub-distrik yang dipimpin kepala sub-distrik (asisten wedana). Dan di dalam sub-distrik terdapat komunitas pribumi yang lebih dikenal dengan desa.

g.      Bab VII Perlawanan Rakyat Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme (1830-1900)

 Penetrasi kekuasaan Belanda yang semakin mendalam dan merambah hampir di seluruh bidang kehidupan, baik di bidang politik dan sosial-ekonomi maupun sosial-budaya dan kegamaan, menimbulkan reaksi dan konfrontasi dari rakyat yang bahkan menghadapinya dengan kekuatan senjata. Tampillah para pemuka pribumi untuk menggerakkan rakyat guna melakukan perlawanan terhadap penjajahan dan kekuasaan asing

Pergolakan-pergolakan rakyat melawan penjajah terdiri dari dari perlawanan yang bersifat kedaerahan (1830-1870), seperti Perang Diponegoro, perlwanan Pattimura, Perang Padri, dan sebagainya. Selanjutnya perlawanan yang didasari revivalisme keagamaan (1870-1900) meliputi ikatan-ikatan keluarga antara guru-guru agama, ulama, syaikh tarekat dan lain sebagainya. Dan yang terkini berupa perlawanan yang bersifat reformisme dan modernisme Islam, seperti yang dilakukan Haji Abdulkarim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Syekh Muhammad Jamil Jambek, dan KH. Ahmad Dahlan.

4.    Analisis dan Critical Review

a.    Sudut Pandang Penulis

Dilihat dari sudut pandang penulis buku “Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad XX”, yaitu A. Daliman. Kritik ditujukan terhadap penulisnya karena tidak diketahui apakah penulis buku tersebut dididik berdasarkan keilmuan sejarah. Guru besar yang disandangnya pun tak diketahui pulai spesialisasi kelimuannya.

Namun demikian, penulis buku ini banyak bergelut dengan dunia sejarah ketika menjadi seorang pengajar. Di samping pula banyak sekali karya-karya lain dari A. Daliman sebagai penulis buku ini dalam bidang sejarah, termasuk buku tentang metode penelitian sejarah sehingga tampaknya penulis buku itu sangat memahami bidang keilmuan sejarah.

b.    Sudut Pandang Sumber

Sumber yang digunakan dalam penulisan “Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad XX” yang dicantumkan terdiri dari 24 sumber berupa buku yang ditulis oleh orang Indonesia maupun asing dimana sumber buku asing lebih banyak digunakan dibanding dengan yang ditulis orang Indonesia. Hal ini tentu akan mempengaruhi pandangan sejarah dalam buku ini, terlebih apabila sumber asing yang dikutip dalam penyusunan buku ini bersifat Nederlandosentris atau Europasentris.

Di samping itu, kritik sumber juga ditujukan mengenai ketiadaan arsip-arsip peninggalan Belanda dalam penyusunan buku ini. Padahal bahasan buku ini yang menjelaskan mengenai sejarah Indonesia abad ke-19 hingga awal abad ke-20 semestinya banyak menggunakan arsip-arsip belanda yang lebih otentik bila dibandingkan dengan mengutip dari buku-buku sekunder. Ditambah lagi, sumber-sumber yang dicantumkan dalam buku tidak diketahui bagian mana yang dirujuk ataupun dikutip karena ketiadaan footnote atau catatan kaki dan in note yang menjelaskan bagian mana yang dirujuk atau dikutipnya.

c.    Sudut Pandang Isi Buku

Dilihat dari isi buku “Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad XX” ini merupakan historiografi kolonial yang ditulis oleh orang Indonesia di era kontemporer sehingga penafsirannya tentu berbeda dengan historiografi yang ditulis oleh orang Belanda atau orientalis lainnya yang memiliki sifat Europasentris dan Nederlandosentris dalam penulisan karyanya.

Jika dianalisis isi dan pembahasan buku ini, penulisnya terlihat memadukan dua konsep sekaligus, yakni sistem politik kolonial dan sistem administrasi pemerintahan Hindia Belanda pada periode abad ke-19 hingga awal abad ke-20, karena memang kedua konsep tersebut memiliki hubungan yang erat dan komplementer. Secara prosesual buku ini berisikan sejarah perkembangan dan perubahan-perubahan sistem politik kolonial dan administrasi pemerintahan Hindia Belanda periode abad ke-19 dan ke-20 dimana periode tersebut merupakan klimaks dan antiklimaks bagi sistem politik kolonial Belanda. Pada periode inilah puncak-puncak kekuasaan kolonial Belanda dengan segala bentuk sistem eksploitasinya telah tercapai, namun juga sekaligus tak dapat dipertahankan lebih lama karena harus menghadapi tuntutan-tuntutan dari perjuangan paham yang lebih humanitarian dan timbulnya gerakan-gerakan protonasionalis.

d.   Sudut Pandang Metode

Seperti yang diketahui bahwa dalam menulis sebuah karya sejarah atau historiografi hendaknya menggunakan langkah-langkah penelitian sejarah atau metode penelitian sejarah yang melalui 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Seorang penulis sejarah atau sejarawan yang terdidik dalam bidang sejarah tentu tak asing metode penelitian tersebut. Akan tetapi, untuk seorang yang tidak terdidik dalam keilmuan sejarah, tentunya dalam penulisan sebuah karya sejarah yang dihasilkannya patut dipertanyakan seperti apa metode yang digunakannya tersebut.

Sementara yang terjadi dalam buku “Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad XX” karya A. Daliman adalah tidak diketahui apakah penulisnya terdidik dalam bidang sejarah atau tidak. Hanya saja dalam beberapa karyanya banyak yang tergolong bidang sejarah, terlebih dalam salah satu bukunya berjudul “Metode Penelitian sejarah” sehingga hal ini sangat dimungkinkan bahwa penulis buku ini sudah sangat memahami metode sejarah yang dipergunakannya dalam penulisan sebuah karya sejarah, termasuk buku ini. Hal ini tampak terlihat pula dalam perincian bab-babnya yang tersusun berdasarkan kronologi waktu yang bersifat diakronik dan logis berdasarkan zaman peristiwa saat itu.

Khusus dalam penulisan buku ini dalam hal heuristik atau pengumpulan sumber, ketiadaan sumber-sumber arsip peninggalan Belanda dalam penyusunannya tentu menjadi sebuah kekurangan besar bagi kesempurnaan buku ini. Terlebih yang dibahas adalah sejarah Indonesia periode abad ke-19 dan awal abad ke-20 berkenaan dengan sistem politik kolonial dan administrasi pemerintahan Hindia Belanda, sehingga keberadaan sumber arsip peninggalan Belanda seharusnya menjadi mutlak penggunaannya sebagai sumber primer dalam penyusunannya ini.

C.           KESIMPULAN

Buku yang berjudul “Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad XX” merupakan buku yang membahas sejarah Indonosia dalam sistem politik kolonial dan sistem administrasi pemerintahan Hindia Belanda pada periode abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Buku ini ditulis oleh A. Daliman. Buku setebal 135 halaman ini diterbitkan tahun 2012 oleh Penerbit Ombak di Yogyakarta. A. Daliman sendri merupakan guru besar bidang Emiritus dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Isi dari buku ini terdiri dari VII bab, yaitu: Bab I  Pendahuluan, Bab II Perubahan-Perubahan Politik Kolonial (1800-1830), Bab III Sistem Tanam Paksa (1830-1870), Bab IV Sistem Kolonial Liberal (1870-1900), Bab V Sistem Politik Kolonial Etis (1900-1922), Bab VI Sistem Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda (1922-1940), Bab VII Perlawanan Rakyat Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme (1830-1900).

Adapun analisis dan Critical Review terhadap buku “Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad XX” dapat dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang, diantaranya: a) Sudut pandang penulis, yaitu A. Daliman yang merupakan seorang guru besar dan benyak menulis karya-karya sejarah, meskipun tidak diketahui latar belakang keilmuannya dalam bidang apa spesialisasinya; b) Sudut pandang sumber, yang digunakan berupa 24 buku yang ditulis oleh orang Indonesia dan asing, namun tidak terdapat sumber arsip Belanda yang seharusnya menjadi sumber primernya; c) Sudut pandang isi buku, penulis buku ini terlihat memadukan dua konsep sekaligus, yakni sistem politik kolonial dan sistem administrasi pemerintahan Hindia Belanda pada periode abad ke-19 hingga awal abad ke-20, karena memang kedua konsep tersebut memiliki hubungan yang erat dan komplementer; d) Sudut pandang metode, tampak bahwa penulis buku ini telah sangat memahami metode sejarah dikarenakan salah satu karya membahas metode penelitian sejarah. Hanya saja dalam heuristik buku ini, ketiadaan sumber arsip belanda menjadi kekurangan besar dalam penulisannya.

D.           DAFTAR SUMBER

Daliman, A. 2012. Sejarah Indonesia: Abad XIX-Awal Abad XX. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Herlina, Nina Lubis. 2008. Historiografi Barat. Bandung: Satya Historika.

Herlina, Nina Lubis. 2009. Historiografi Indonesia dan Permasalahannya. Bandung: Satya Historika.

Iryana, Wahyu. 2014. Hsitoriografi Barat. Bandung: Humaniora.

Yatim, Badri. 1997. Historiografi Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

 

---

[1] Nina H. Lubis, Historiografi Indonesia dan Permasalahannya, (Bandung: Satya Historika, 2009), hlm. 8-9

[2] Nina H. Lubis, Historiografi Barat, (Bandung: Satya Historika, 2008), hlm. 11-14. Lihat pula Wahyu Iryana, Hsitoriografi Barat, (Bandung: Humaniora, 2014), hlm. 2-3.

[3] Badri Yatim, Historiografi Islam, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 113.